Link Download Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

Pada kesempatan ini admin akan berbagi Link download Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Sebagaimana diketahui Kementerian Dalam Negeri kembali memperbarui kebijakan teknis mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Regulasi ini merupakan Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang menjadi dasar pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

 

Perubahan ini menjadi penting karena tata kelola keuangan daerah terus dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memiliki pedoman teknis yang selalu relevan dan mutakhir.

 

Adapaun Latar Belakang Terbitnya Kepmendagri 900.1-2850/2025 adalah untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan. Seiring perkembangan pembangunan nasional, sistem perencanaan dan penganggaran daerah harus mengikuti standar baku agar memudahkan penyusunan, pengawasan, dan pelaporan.

 

Model kodefikasi yang digunakan sejak 2021 perlu disesuaikan dengan kebutuhan baru, terutama dalam: a) Penajaman program dan kegiatan yang semakin beragam; b) Penyesuaian dengan perkembangan regulasi pusat; c) Integrasi sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah; d) Penyelarasan indikator kinerja dan struktur nomenklatur

 

Kepmendagri 900.1-2850/2025 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, sehingga daerah dapat bekerja dengan pedoman yang seragam dan terbaru.

 

Regulasi ini diterbitkan untuk mencapai tiga tujuan besar: Pertama, Memperbarui struktur kodefikasi dan nomenklatur. Agar semua urusan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah menggunakan kode dan nama yang sama di seluruh Indonesia. Kedua, Meningkatkan akurasi perencanaan dan penganggaran. Kode yang jelas akan mencegah tumpang tindih kegiatan, salah klasifikasi anggaran, maupun kesalahan mapping antara program dan realisasi. Ketiga, Mendukung transparansi dan pelaporan, Dengan struktur yang baku, proses monitoring serta evaluasi menjadi lebih mudah dan dapat diaudit dengan lebih jelas.

 

Apa saja Ruang Lingkup Perubahan dalam Kepmendagri 900.1-2850/2025. Perubahan ketiga ini mencakup pembaruan pada berbagai elemen penting, antara lain:

1. Klasifikasi Program dan Kegiatan. Setiap perangkat daerah wajib mengikuti daftar program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang diperbarui. Hal ini mencakup: a) Urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dll.); b) Urusan wajib non-pelayanan dasar; c) Urusan pilihan; d) Urusan pemerintahan konkuren lainnya

2. Kodefikasi untuk Dokumen Keuangan Daerah. Kode baru digunakan untuk penyusunan: a) Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD; b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; c) Laporan Realisasi Anggaran; d) Laporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah; d) Dokumen perubahan anggaran, Dengan demikian, setiap angka dalam APBD akan merujuk pada kode yang telah distandardisasi.

3. Indikator Kinerja dan Satuan Ukur.  Kepmendagri ini memperbarui indikator keluaran (output) dan hasil (outcome), sehingga kinerja perangkat daerah dapat dinilai secara lebih objektif dan terukur.

4. Integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan. Kode dan nomenklatur baru mendukung integrasi dengan platform digital seperti: a) SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah); b) Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja; c) Sistem transparansi anggaran daring

 

Apa dampak dan manfaat bagi pemerintah daerah? Regulasi ini membawa beberapa manfaat penting: 1) Meminimalkan kekeliruan klasifikasi kegiatan. Sebelumnya, beberapa daerah sering mengalami masalah salah kode atau kegiatan tidak masuk klasifikasi yang tepat. Dengan nomenklatur baru, risiko tersebut dapat ditekan. 2. Memudahkan penyusunan APBD. Karena seluruh perangkat daerah memakai pedoman yang sama, penyusunan APBD akan lebih efisien dan tidak memerlukan koreksi berulang. 3. Mempercepat proses verifikasi dan evaluasi. Evaluasi anggaran oleh provinsi maupun pusat menjadi lebih cepat karena data sudah lebih seragam. 4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja. Indikator yang lebih terukur membantu pemerintah daerah menampilkan pencapaian program secara lebih profesional.

 

Selain berdampak pada birokrasi internal pemerintah, tetapi juga adanya kepmendagri ini diharapkan membawa nilai manfaat bagi public dan Masyarakat dan Dunia Usaha, yakni 1) Transparansi anggaran lebih jelas. Masyarakat dapat dengan mudah membaca dokumen anggaran karena struktur kodenya lebih rapi dan konsisten. 2) Perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Dengan kodefikasi yang akurat, alokasi anggaran pembangunan bisa lebih efektif dan sesuai kebutuhan 3) Memudahkan analisis oleh akademisi dan pemerhati kebijakan Peneliti, mahasiswa, dan analis kebijakan dapat menelaah anggaran dan program daerah dengan lebih mudah. 4. Mendukung dunia usaha. Data perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur akan membantu sektor swasta melihat arah investasi daerah.

 

Meski regulasi ini bermanfaat, daerah tetap berpotensi menghadapi beberapa tantangan, seperti: Penyesuaian data lama ke struktur kode yang baru: Dibutuhkan pelatihan khusus untuk operator SIPD dan pejabat teknis;  Konsistensi implementasi antara kabupaten/kota yang berbeda kapasitas; Pembaruan dokumen perencanaan yang sudah berjalan. Namun tantangan ini dapat diselesaikan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta kerjasama antar daerah.

 

Jadi Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 merupakan pembaruan penting dalam sistem klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan serta keuangan daerah. Regulasi ini tidak hanya memberi pedoman bagi pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola publik yang transparan dan akuntabel.

 

Dengan implementasi yang konsisten, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diharapkan semakin terarah, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

 

Selengkapnya bagi yang membutuhkan Salinan lengkap Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, silahkan download melalui link yang tersedia di bawah ini.

Link download Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025

 

Demikian informasi tentang Salinan dan Lampiran lengkap Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025. Semoga ada manfaatnya

 

= Baca Juga =