Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Peraturan ini menjadi landasan terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 mengatur berbagai ketentuan mengenai penerbitan KIA, mulai dari persyaratan administrasi, tata cara pengajuan, penerbitan kembali karena hilang atau rusak, masa berlaku kartu, hingga pemanfaatan KIA melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah bahwa penerbitan KIA dapat dilakukan melalui pelayanan tatap muka maupun secara daring melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan demikian, masyarakat memperoleh alternatif pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah dan fleksibel.
Peraturan ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
Apa Itu Kartu Identitas Anak (KIA)?
Kartu Identitas Anak atau disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri bagi anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Penerbitan KIA merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan memberikan identitas resmi kepada anak sejak usia dini.
Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menerbitkan KIA bagi:
Anak Warga Negara Indonesia (WNI).
Anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
Kedua kelompok tersebut harus memenuhi ketentuan usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan KIA
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan penerbitan KIA secara lebih terstruktur, mulai dari persyaratan sampai dengan pemanfaatannya.
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:
Ketentuan umum mengenai KIA.
Persyaratan penerbitan KIA bagi anak WNI.
Persyaratan penerbitan KIA bagi anak Orang Asing.
Penerbitan kembali KIA karena hilang, rusak, atau pindah.
Masa berlaku KIA.
Tata cara penerbitan KIA secara tatap muka dan daring.
Spesifikasi blangko, formulasi kalimat, dan penulisan KIA.
Pemanfaatan KIA melalui kerja sama kemitraan.
Ketentuan peralihan dan penutup.
Persyaratan Penerbitan KIA Tahun 2026
Salah satu hal yang perlu diketahui masyarakat adalah persyaratan penerbitan KIA. Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 membedakan persyaratan berdasarkan kewarganegaraan dan kelompok usia anak.
1. Persyaratan KIA untuk Anak WNI
Berdasarkan Pasal 4, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KIA bagi:
Anak WNI berusia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
Anak WNI berusia kurang dari 5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA.
Anak WNI berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA.
Anak WNI yang baru datang dari luar negeri.
Adapun dokumen persyaratan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut.
A. Anak berusia kurang dari 5 tahun dan belum memiliki KIA
Untuk anak yang penerbitan KIA-nya dilakukan bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran, dokumen yang dilampirkan adalah:
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau kartu keluarga wali.
B. Anak berusia kurang dari 5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran
Apabila anak sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum mempunyai KIA, persyaratannya meliputi:
Fotokopi kutipan akta kelahiran.
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau kartu keluarga wali.
C. Anak berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari
Untuk anak yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, dokumen yang harus disiapkan adalah:
Fotokopi kutipan akta kelahiran.
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau kartu keluarga wali.
Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 lembar.
D. Anak WNI yang baru datang dari luar negeri
Bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri, persyaratan disesuaikan dengan kelompok usianya.
Untuk anak berusia kurang dari 5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah:
Fotokopi kutipan akta kelahiran.
Fotokopi Kartu Keluarga atau kartu keluarga wali.
Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
Sedangkan untuk anak berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, persyaratannya meliputi:
Fotokopi kutipan akta kelahiran.
Fotokopi Kartu Keluarga atau kartu keluarga wali.
Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 lembar.
Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
2. Persyaratan KIA untuk Anak Orang Asing
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penerbitan KIA bagi anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
Terdapat dua kelompok usia dalam pengaturan persyaratan KIA bagi anak Orang Asing.
A. Anak Orang Asing berusia kurang dari 5 tahun
Dokumen yang harus dilampirkan meliputi:
Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap.
Fotokopi Kartu Keluarga.
Fotokopi akta kelahiran.
B. Anak Orang Asing berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari
Persyaratannya meliputi:
Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap.
Fotokopi Kartu Keluarga.
Fotokopi akta kelahiran.
Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 lembar.
Permohonan penerbitan KIA bagi anak Orang Asing disampaikan kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Penerbitan KIA Kembali karena Hilang, Rusak, atau Pindah
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 tidak hanya mengatur penerbitan KIA baru, tetapi juga mengatur penerbitan kembali KIA apabila kartu mengalami masalah atau terjadi perubahan domisili.
Penerbitan kembali KIA bagi anak WNI maupun anak Orang Asing dapat dilakukan karena:
KIA hilang.
KIA rusak.
Pindah dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
Pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi.
Persyaratan Penggantian KIA bagi Anak WNI
Berikut ketentuan dokumen untuk penerbitan kembali KIA bagi anak WNI.
1. KIA hilang
Pemohon mengajukan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
2. KIA rusak
Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan KIA yang rusak.
3. Pindah dalam satu desa/kelurahan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
Pemohon menyampaikan fotokopi Kartu Keluarga.
4. Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi
Pemohon menyampaikan surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal.
Persyaratan Penggantian KIA bagi Anak Orang Asing
Untuk anak Orang Asing, ketentuan penerbitan kembali KIA adalah sebagai berikut.
1. KIA hilang
Melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
2. KIA rusak
Melampirkan KIA yang rusak.
3. Pindah dalam satu desa/kelurahan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
Melampirkan:
Fotokopi Kartu Keluarga.
Fotokopi dokumen perjalanan.
Fotokopi izin tinggal tetap.
4. Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi
Melampirkan:
Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal.
Fotokopi dokumen perjalanan.
Fotokopi izin tinggal tetap.
Dalam penerbitan kembali KIA sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, KIA lama dicabut.
Masa Berlaku Kartu Identitas Anak (KIA)
Ketentuan mengenai masa berlaku KIA diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Permendagri Nomor 7 Tahun 2026.
Masa berlaku KIA dibedakan berdasarkan usia anak dan status kewarganegaraan.
1. Masa berlaku KIA untuk Anak WNI
Anak berusia kurang dari 5 tahun: KIA berlaku sampai dengan anak berusia 5 tahun.
Anak berusia di atas 5 tahun: KIA berlaku sampai dengan anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
Dengan demikian, masa berlaku KIA anak WNI disesuaikan dengan tahapan usia anak.
2. Masa berlaku KIA untuk Anak Orang Asing
Masa berlaku KIA bagi anak Orang Asing sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua atau wali dalam memastikan dokumen identitas anak tetap sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan.
Tata Cara Membuat KIA Tahun 2026
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 memberikan dua alternatif pelayanan penerbitan KIA, yaitu secara tatap muka dan secara daring melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
1. Penerbitan KIA secara Tatap Muka
Berdasarkan Pasal 25, penerbitan KIA secara tatap muka dilakukan melalui tahapan berikut:
Pemohon mengisi formulir pengajuan pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan (F-1.02).
Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan KIA beserta dokumen persyaratan.
Petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir, permohonan, serta dokumen persyaratan.
Setelah proses verifikasi dan validasi, petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
Berdasarkan hasil perekaman data, Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menandatangani dan menerbitkan KIA.
Dengan mekanisme tersebut, penerbitan KIA dilakukan berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
2. Penerbitan KIA secara Daring melalui IKD
Selain pelayanan tatap muka, penerbitan KIA juga dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ketentuan penerbitan KIA secara daring meliputi:
Permohonan penerbitan KIA dilakukan melalui aplikasi IKD.
Untuk anak berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, pemohon mengunggah pasfoto atau swafoto melalui aplikasi IKD.
Pemohon dapat mencetak KIA melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri.
Anjungan Dukcapil Mandiri merupakan perangkat yang terhubung dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan digunakan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan di luar unit pelayanan utama Disdukcapil.
Perlu diperhatikan bahwa ketentuan teknis penggunaan aplikasi IKD dan ketersediaan fasilitas Anjungan Dukcapil Mandiri mengikuti pelayanan yang disediakan oleh Disdukcapil setempat.
Spesifikasi dan Data yang Tercantum dalam KIA
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur spesifikasi blangko, formulasi kalimat, dan spesifikasi penulisan KIA.
Berdasarkan Pasal 28, Menteri menetapkan blangko KIA sebagai sarana penerbitan KIA dan blangko tersebut berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Elemen Data dalam Kartu Identitas Anak
Berdasarkan Pasal 29, KIA memuat sejumlah elemen data kependudukan, yaitu:
Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Nama.
Tempat dan tanggal lahir.
Jenis kelamin.
Golongan darah.
Nama kepala keluarga.
Agama.
Alamat.
Tanggal penerbitan.
Kewarganegaraan.
Masa berlaku.
Ketentuan Penulisan KIA
Penulisan KIA dilakukan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun spesifikasi penulisannya meliputi:
Menggunakan huruf balok.
Menggunakan tinta warna hitam.
Tanggal, bulan, dan tahun ditulis dengan angka.
Menggunakan tanda tangan elektronik.
Fitur Pengamanan Blangko KIA
Lampiran Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 menjelaskan bahwa blangko KIA memiliki sejumlah fitur pengamanan.
Fitur tersebut meliputi hologram dengan berbagai efek, micro text, guilloche, relief background, serta kombinasi guilloche dan relief background.
Blangko KIA memiliki tujuh lapisan dengan total ketebalan 890 mikron.
Dalam proses personalisasi, data kependudukan dan foto anak dicetak pada blangko KIA serta ditambahkan komponen keamanan berupa QR Code.
QR Code tersebut berisi informasi mengenai keabsahan sertifikat elektronik pejabat penandatangan dan dapat dibaca menggunakan alat tertentu untuk terhubung dengan data pada server kependudukan.
Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)
Salah satu ketentuan lain yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 adalah pemanfaatan KIA melalui kerja sama kemitraan.
Berdasarkan Pasal 32, pemerintah daerah provinsi melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat melakukan perjanjian kemitraan pemanfaatan KIA.
Kerja sama tersebut dilakukan untuk:
Memberikan nilai manfaat lebih bagi pengguna KIA.
Memperluas cakupan pemanfaatan KIA.
Meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.
Perjanjian kemitraan dapat dilakukan dengan pihak ketiga yang bergerak dalam bidang:
Tempat bermain.
Rumah makan.
Taman bacaan.
Toko buku.
Tempat rekreasi.
Usaha lainnya.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah dapat memperluas manfaat KIA sehingga kartu identitas anak tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk pelayanan dan kemitraan.
Ketentuan Peralihan Permendagri Nomor 7 Tahun 2026
Dalam Pasal 33, Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 mengatur ketentuan peralihan sebagai berikut:
KIA yang sudah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
Penulisan KIA menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lama 3 bulan.
Dengan demikian, masyarakat yang telah memiliki KIA tidak perlu langsung mengganti kartu yang sudah diterbitkan. KIA lama tetap dapat digunakan sampai dengan masa berlakunya habis.
Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Dicabut
Hal penting lainnya adalah ketentuan pencabutan peraturan sebelumnya.
Berdasarkan Pasal 34, pada saat Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian, Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 menjadi ketentuan baru yang mengatur penerbitan Kartu Identitas Anak.
Tanggal Penetapan dan Pengundangan Permendagri Nomor 7 Tahun 2026
Berdasarkan dokumen peraturan, Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2026 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Peraturan ini kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 142.
Sesuai Pasal 35, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Maret 2026.
Download Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan KIA
Bagi masyarakat, pemerintah daerah, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pihak yang membutuhkan dokumen resmi mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak, silakan mempelajari dan mengunduh salinan peraturan berikut.
Dokumen: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak.
Nomor: 7 Tahun 2026.
Tanggal ditetapkan: 18 Februari 2026.
Tanggal diundangkan: 2 Maret 2026.
Berita Negara: Tahun 2026 Nomor 142.
[Download Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan KIA (PDF)]
FAQ Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 tentang KIA
Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan masyarakat mengenai persyaratan, penerbitan, dan masa berlaku Kartu Identitas Anak berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2026.
1. Apa itu Permendagri Nomor 7 Tahun 2026?
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 adalah peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), termasuk persyaratan, tata cara pengajuan, penerbitan kembali, masa berlaku, spesifikasi kartu, dan pemanfaatannya.
2. Siapa saja yang berhak mendapatkan KIA?
KIA diterbitkan bagi penduduk WNI dan anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, dengan ketentuan berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
3. Apakah anak yang baru lahir bisa mendapatkan KIA?
Ya. Anak WNI berusia kurang dari 5 tahun dapat diterbitkan KIA bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Persyaratan yang dilampirkan adalah fotokopi Kartu Keluarga atau kartu keluarga wali.
4. Apa saja syarat membuat KIA untuk anak usia di bawah 5 tahun?
Untuk anak WNI di bawah 5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah fotokopi kutipan akta kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga atau kartu keluarga wali.
5. Apa syarat membuat KIA untuk anak usia 5 sampai 17 tahun?
Persyaratannya adalah fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga atau kartu keluarga wali, serta satu lembar pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm.
6. Apakah pembuatan KIA bisa dilakukan secara online?
Ya. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 26, penerbitan KIA dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, pemohon mengunggah pasfoto atau swafoto melalui aplikasi tersebut.
7. Apakah KIA bisa dicetak sendiri?
Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 mengatur bahwa pemohon dapat mencetak KIA melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri. Ketersediaan fasilitas tersebut mengikuti layanan yang disediakan pemerintah daerah.
8. Sampai umur berapa KIA berlaku?
Untuk anak WNI berusia kurang dari 5 tahun, KIA berlaku sampai anak berusia 5 tahun. Untuk anak WNI di atas 5 tahun, KIA berlaku sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
9. Bagaimana jika KIA hilang?
Apabila KIA hilang, pemohon harus mengajukan permohonan penerbitan kembali dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
10. Bagaimana jika KIA rusak?
Jika KIA rusak, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan KIA yang rusak.
11. Apakah KIA lama masih berlaku setelah Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan?
Ya. Berdasarkan Pasal 33, KIA yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
12. Apakah Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA masih berlaku?
Tidak. Berdasarkan Pasal 34, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku.
13. Apakah pembuatan KIA hanya dapat dilakukan di kantor Disdukcapil?
Tidak. Penerbitan KIA dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Pelayanan juga dapat dilakukan melalui pelayanan keliling atau pelayanan lainnya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.
14. Apakah KIA bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat dari mitra usaha?
Ya. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama kemitraan pemanfaatan KIA dengan pihak ketiga, seperti tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, dan usaha lainnya.
Penutup
Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak, pemerintah memberikan landasan hukum terbaru bagi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan identitas anak.
Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari persyaratan pembuatan KIA untuk anak WNI dan Orang Asing, pelayanan secara tatap muka maupun daring melalui IKD, penerbitan kembali kartu, masa berlaku, hingga pemanfaatan KIA melalui kerja sama kemitraan.
Bagi orang tua atau wali yang anaknya belum memiliki KIA, informasi mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan tersebut dapat menjadi pedoman dalam mengurus dokumen identitas anak melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil setempat.
Demikian informasi tentang Permendagri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Semoga bermanfaat.
0 Comments