Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027.
Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, khususnya dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dalam merencanakan, menggunakan, melaksanakan, menyalurkan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperkuat budaya membaca, meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, serta mendukung pelestarian warisan budaya melalui pengelolaan Naskah Kuno Nusantara.
Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2026 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
A. Latar Belakang Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026
Perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, pelestarian budaya, penyediaan informasi, dan pengembangan masyarakat.
Namun, penyelenggaraan layanan perpustakaan di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana, koleksi perpustakaan, sumber daya manusia, serta dukungan pendanaan.
Dalam lampiran peraturan ini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat ke-68. Skor kompetensi membaca sebesar 359, matematika 379, dan sains 398, yang masih berada di bawah rata-rata OECD.
Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025 tercatat sebesar 58,58 dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) tahun 2025 sebesar 54,80.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan budaya membaca dan kecakapan literasi masyarakat masih membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan.
Oleh karena itu, DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung program pembinaan perpustakaan, gerakan pembudayaan membaca dan kecakapan literasi, serta pengelolaan Naskah Kuno Nusantara.
B. Tujuan dan Sasaran DAK Nonfisik Perpustakaan Daerah 2027
1. Tujuan
DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah bertujuan membantu mendanai kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk memperkuat budaya literasi dan pengelolaan terpadu warisan budaya secara efektif dan berkelanjutan.
Program ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berkarakter, dan berkebudayaan maju.
2. Sasaran
Sasaran pelaksanaan program meliputi:
Mewujudkan masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta.
Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan untuk menguatkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi.
Meningkatkan budaya kegemaran membaca.
Meningkatkan kebermanfaatan koleksi perpustakaan cetak maupun digital oleh masyarakat.
Mewujudkan pemajuan Naskah Kuno Nusantara.
C. Menu Kegiatan DAK Nonfisik Perpustakaan Daerah TA 2027
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026, penggunaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah dilaksanakan berdasarkan tiga menu kegiatan utama.
1. Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan pembinaan perpustakaan terdiri atas:
Pendataan perpustakaan.
Sosialisasi dan pendampingan akreditasi perpustakaan.
Lomba perpustakaan desa/kelurahan terbaik.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas data perpustakaan, mendorong pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, serta meningkatkan mutu penyelenggaraan dan layanan perpustakaan.
2. Gerakan Pembudayaan Membaca dan Kecakapan Literasi
Menu kegiatan ini terdiri atas enam rincian kegiatan:
Peningkatan kemampuan bertutur tingkat sekolah dasar.
Bimbingan teknis literasi informasi untuk tenaga perpustakaan dan pegiat literasi.
Bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal.
Kreasi konten digital literasi.
Pengembangan literasi melalui resensi buku.
Festival literasi.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi, sekaligus mendorong kreativitas melalui kegiatan membaca, menulis, dan berkarya.
3. Pengelolaan Naskah Kuno Nusantara
Menu kegiatan pengelolaan Naskah Kuno Nusantara mencakup:
Identifikasi Naskah Kuno Nusantara.
Pendaftaran Naskah Kuno Nusantara.
Digitalisasi Naskah Kuno Nusantara.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya dan pengetahuan bangsa agar tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
D. Kriteria Daerah Penerima DAK Nonfisik Perpustakaan 2027
Penentuan daerah prioritas penerima DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah memperhatikan kriteria umum, kriteria kesiapan, dan kriteria teknis penilaian.
1. Kriteria Umum
Kriteria umum meliputi:
Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan dan nomenklatur dinas perpustakaan.
Kapasitas fiskal daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
Perpustakaan yang terakreditasi aktif atau telah kedaluwarsa kurang dari satu tahun.
Hasil evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan/atau Nonfisik tahun sebelumnya adalah baik.
2. Kriteria Kesiapan
Dokumen kriteria kesiapan terdiri atas:
a. Kriteria utama
Surat usulan DAK Nonfisik dari kepala daerah atau wakil kepala daerah/sekretaris daerah atas nama kepala daerah.
Surat komitmen kepala daerah atau wakil kepala daerah/sekretaris daerah atas nama kepala daerah untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai selain dari DAK Nonfisik.
Surat pernyataan kepala dinas perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik.
Surat pernyataan kepala dinas perpustakaan bahwa alokasi DAK Nonfisik tidak digunakan untuk menambah aset.
b. Kriteria pendukung
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
Rincian Anggaran Biaya (RAB).
Data dukung lainnya.
3. Kriteria Teknis Penilaian
Penilaian usulan daerah memperhatikan kelengkapan dokumen kesiapan, ketepatan menu dan rincian kegiatan, KAK, RAB, data teknis, serta kewajaran pagu anggaran.
Penilaian juga memperhatikan kewajaran biaya operasional, biaya narasumber dan moderator, perjalanan dinas, serta alat tulis kantor yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
DAK Nonfisik ini tidak diperkenankan digunakan untuk pembelian atau penambahan aset/modal.
Promosi dan publikasi kegiatan melalui media sosial, website resmi instansi, banner atau backdrop digital dan sejenisnya yang tidak berbiaya wajib mencantumkan logo Perpustakaan Nasional berdampingan dengan logo pemerintah daerah secara berimbang dan proporsional.
E. Ketentuan Pembagian Alokasi Anggaran
Salah satu hal penting dalam Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026 adalah pengaturan proporsi alokasi anggaran untuk setiap menu kegiatan.
Pembagiannya adalah sebagai berikut:
| Menu Kegiatan | Ketentuan Alokasi |
|---|---|
| Pembinaan Perpustakaan | Paling banyak 15% |
| Gerakan Pembudayaan Membaca dan Kecakapan Literasi | Paling sedikit 80% |
| Pengelolaan Naskah Kuno Nusantara | Paling banyak 5% |
Dengan demikian, program Gerakan Pembudayaan Membaca dan Kecakapan Literasi menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2027.
Rincian Alokasi Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah
Besaran alokasi dasar dan tambahan berdasarkan akreditasi perpustakaan ditetapkan sebagai berikut:
| Kategori Kapasitas Fiskal | Angka Dasar |
|---|---|
| Sangat Rendah | Rp400.000.000 |
| Rendah | Rp300.000.000 |
| Sedang | Rp200.000.000 |
| Tinggi | Rp100.000.000 |
| Sangat Tinggi | Rp40.000.000 |
Tambahan berdasarkan akreditasi perpustakaan:
| Akreditasi | Tambahan Alokasi |
|---|---|
| Akreditasi A | Rp210.000.000 |
| Akreditasi B | Rp155.000.000 |
| Akreditasi C | Rp100.000.000 |
Khusus daerah prioritas 3T yang mengacu pada RPJMN 2025–2029, diberikan tambahan alokasi sebesar Rp38.375.000.
Perlu diperhatikan bahwa ketentuan tambahan akreditasi A, B, dan C tersebut mengikuti kategori kapasitas fiskal sebagaimana diatur dalam peraturan. Untuk kapasitas fiskal sedang, tinggi, dan sangat tinggi, tambahan yang dicantumkan adalah akreditasi A.
Batas maksimal pagu alokasi per daerah dapat disesuaikan untuk optimalisasi anggaran dengan persetujuan bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan perencanaan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan keuangan.
F. Perencanaan dan Pengusulan DAK Nonfisik Tahun 2027
Perencanaan DAK Nonfisik dilakukan melalui koordinasi Perpustakaan Nasional dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional dan keuangan.
Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas menyampaikan usulan melalui sistem informasi yang memuat perencanaan dan penggunaan dana alokasi khusus.
Dalam proses pengusulan, pemerintah daerah wajib mengunggah dokumen berikut:
Kerangka Acuan Kegiatan.
Rincian Anggaran Biaya.
Surat usulan DAK Nonfisik dari kepala daerah atau pejabat yang ditentukan.
Surat komitmen dukungan anggaran daerah.
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan.
Surat pernyataan bahwa dana tidak digunakan untuk penambahan aset.
Data dukung lainnya.
Selain dokumen tersebut, pemerintah daerah harus mengisi data teknis, antara lain:
Jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir.
Jumlah anggota perpustakaan.
Jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan.
Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan.
Jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
Luas lahan, bangunan, dan ruang layanan perpustakaan.
Jumlah penduduk berdasarkan data BPS termutakhir.
Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan urusan perpustakaan selama satu tahun terakhir.
Jumlah anggaran setiap program, kegiatan, dan subkegiatan urusan perpustakaan selama satu tahun terakhir.
Usulan akan dinilai oleh Perpustakaan Nasional bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional.
Penilaian memperhatikan kriteria umum, kesiapan, teknis, dan ketentuan lain yang berlaku. Hasil penilaian dapat dilihat pemerintah daerah melalui sistem informasi perencanaan dan penggunaan DAK.
G. Penggunaan Dana untuk Setiap Menu Kegiatan
Peraturan ini mengatur komponen pembiayaan untuk setiap menu kegiatan.
1. Pembinaan Perpustakaan
Komponen pembiayaan dapat mencakup belanja bahan, jasa profesi, perjalanan dinas, biaya sewa perlengkapan, hadiah lomba, dan belanja lainnya sesuai dengan rincian kegiatan.
Jika anggaran tidak mencukupi untuk seluruh kegiatan pembinaan perpustakaan, pemerintah daerah memprioritaskan pendataan perpustakaan atau kegiatan sesuai prioritas daerah.
2. Gerakan Pembudayaan Membaca dan Kecakapan Literasi
Komponen pembiayaan disesuaikan dengan masing-masing kegiatan, antara lain:
Belanja bahan.
Jasa profesi.
Perjalanan dinas.
Hadiah lomba.
Biaya sewa perlengkapan.
Biaya pengiriman buku.
Jasa lainnya.
Belanja lainnya.
Penggunaan komponen pembiayaan harus berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis.
Jika anggaran tidak mencukupi untuk membiayai seluruh rincian kegiatan, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sesuai prioritas daerah.
3. Pengelolaan Naskah Kuno Nusantara
Komponen pembiayaan meliputi belanja bahan, jasa profesi, perjalanan dinas, biaya sewa perlengkapan, dan belanja lainnya.
Seluruh penggunaan dana harus sesuai dengan rincian kegiatan identifikasi, pendaftaran, dan digitalisasi Naskah Kuno Nusantara.
H. Perubahan Rencana Penggunaan Dana
Pemerintah daerah dapat mengusulkan perubahan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disetujui oleh Perpustakaan Nasional.
Ketentuan perubahan RPD adalah sebagai berikut:
Dinas perpustakaan telah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
Usulan perubahan disampaikan kepada Perpustakaan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun berjalan.
Perpustakaan Nasional melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan perencanaan nasional dan keuangan.
Dinas perpustakaan melakukan perubahan RPD melalui aplikasi sistem informasi perencanaan dan penggunaan DAK untuk memperoleh persetujuan Perpustakaan Nasional.
Perubahan RPD dapat dilakukan paling lambat sampai dengan akhir bulan Juni tahun berjalan.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperhatikan batas waktu tersebut agar perubahan rencana penggunaan dana dapat diproses sesuai ketentuan.
I. Pelaksanaan, Pembiayaan, dan Penyaluran
Pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah dilakukan oleh dinas perpustakaan provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
Petunjuk teknis mengatur tata cara pelaksanaan setiap kegiatan, mulai dari pendataan perpustakaan, sosialisasi dan pendampingan akreditasi, lomba perpustakaan desa/kelurahan terbaik, kegiatan literasi, hingga pengelolaan naskah kuno.
Sebagai contoh, kegiatan pendataan perpustakaan bertujuan meningkatkan kualitas data profil perpustakaan di Indonesia. Pendataan dilakukan terhadap berbagai jenis perpustakaan sesuai pembagian wilayah kerja dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota.
Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui workshop dan/atau visitasi secara daring maupun luring. Prioritas pendataan diberikan kepada perpustakaan yang belum pernah didata, belum memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), atau belum memperbarui data sesuai kondisi terkini.
Sementara itu, kegiatan sosialisasi dan pendampingan akreditasi perpustakaan bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola perpustakaan mengenai Standar Nasional Perpustakaan, instrumen akreditasi, serta mekanisme pengajuan akreditasi.
Kegiatan pendampingan akreditasi dilaksanakan secara luring melalui ceramah, diskusi, dan praktik. Jumlah peserta paling sedikit 25 orang yang mewakili sedikitnya 25 perpustakaan. Setiap perpustakaan dapat diwakili paling banyak dua orang.
Penyelenggara juga wajib menyediakan mekanisme pendampingan lanjutan melalui kanal komunikasi daring dan pendampingan teknis pengisian instrumen serta pengunggahan bukti fisik melalui aplikasi SiPAPI.
Penyaluran DAK Nonfisik dilakukan melalui mekanisme transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan DAK Nonfisik.
J. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan DAK Nonfisik tepat sasaran serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan.
Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:
Kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Penggunaan Dana atau revisi RPD, petunjuk teknis, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran dinas perpustakaan.
Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk realisasi anggaran, waktu pelaksanaan, lokasi, serta sasaran kegiatan.
1. Pelaporan Melalui Aplikasi LITERAKSI
Dinas perpustakaan provinsi atau kabupaten/kota penerima program menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Perpustakaan Nasional melalui aplikasi LITERAKSI:
https://e-performance.perpusnas.go.id/literaksi/
Jenis laporan pelaksanaan kegiatan terdiri atas:
a. Laporan Triwulanan
Laporan disampaikan setiap triwulan dengan memuat realisasi keuangan berdasarkan SP2D, capaian fisik, perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta kendala yang dihadapi.
Dokumen pendukung meliputi dokumentasi kegiatan melalui tautan penyimpanan daring yang dapat diakses, laporan realisasi penggunaan dana, serta data SP2D atau rekapitulasi SP2D.
Pada triwulan IV, laporan juga dilengkapi laporan akhir.
b. Laporan Semester
Laporan semester disampaikan paling lama 14 hari kerja setelah semester berakhir.
Laporan memuat pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DAK Nonfisik serta disampaikan kepada instansi terkait sesuai ketentuan.
c. Laporan Akhir
Laporan akhir disampaikan oleh dinas perpustakaan kepada gubernur atau bupati/wali kota, dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional c.q. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
Batas waktu penyampaian laporan akhir adalah paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
d. Laporan Realisasi Penggunaan DAK Nonfisik
Laporan realisasi penggunaan dana merupakan dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang membandingkan target perencanaan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, cakupan penerima manfaat, serta persentase penyerapan anggaran.
Laporan realisasi ini menjadi salah satu persyaratan penyaluran dana tahap I maupun tahap II pada tahun berjalan dan harus melalui verifikasi teknis Perpustakaan Nasional.
Kepatuhan dinas perpustakaan dalam menyampaikan laporan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya.
K. Ketentuan Pencabutan Peraturan Sebelumnya
Dalam Pasal 5 Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2026 ditegaskan bahwa pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian, pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026.
L. Tanggal Berlaku Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2026.
Berdasarkan Pasal 6, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.
Pemerintah daerah dan dinas perpustakaan perlu mempersiapkan dokumen perencanaan, data teknis, dokumen kesiapan, serta rencana kegiatan agar pelaksanaan program tahun anggaran 2027 dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
M. Download Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026
Bagi pemerintah daerah, kepala dinas perpustakaan, pengelola perpustakaan, pustakawan, dan pihak terkait yang membutuhkan dokumen lengkap, silakan mengunduh Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2026 beserta lampirannya melalui tautan dokumen yang tersedia pada postingan ini.
[LINK DOWNLOAD PERATURAN PERPUSNAS NOMOR 7 TAHUN 2026]
Dokumen tersebut memuat petunjuk teknis, rincian kegiatan, komponen pembiayaan, kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, tata cara pelaporan, serta format dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengelolaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027.
N. FAQ Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026
1. Apa yang diatur dalam Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026?
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027, mulai dari kriteria penerima, alokasi, perencanaan, penggunaan, pelaksanaan, penyaluran, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan.
2. Kapan Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku?
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.
3. Apa saja menu kegiatan DAK Nonfisik Perpustakaan Daerah Tahun 2027?
Ada tiga menu kegiatan utama, yaitu Pembinaan Perpustakaan, Gerakan Pembudayaan Membaca dan Kecakapan Literasi, serta Pengelolaan Naskah Kuno Nusantara.
4. Berapa persentase alokasi anggaran untuk setiap menu kegiatan?
Pembinaan Perpustakaan paling banyak 15%, Gerakan Pembudayaan Membaca dan Kecakapan Literasi paling sedikit 80%, sedangkan Pengelolaan Naskah Kuno Nusantara paling banyak 5%.
5. Berapa alokasi dasar DAK Nonfisik berdasarkan kapasitas fiskal daerah?
Alokasi dasar berkisar dari Rp40 juta untuk kapasitas fiskal sangat tinggi hingga Rp400 juta untuk kapasitas fiskal sangat rendah. Besaran tersebut dapat memperoleh tambahan berdasarkan akreditasi perpustakaan dan ketentuan daerah prioritas 3T.
6. Apakah DAK Nonfisik Perpustakaan dapat digunakan untuk membeli aset?
Tidak. Peraturan ini menegaskan bahwa dana tidak diperkenankan digunakan untuk pembelian atau penambahan aset/modal.
7. Siapa yang dapat mengusulkan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah?
Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas dan memenuhi kriteria umum serta kriteria kesiapan dapat menyampaikan usulan melalui sistem informasi perencanaan dan penggunaan DAK.
8. Apa saja dokumen utama untuk pengusulan DAK Nonfisik?
Dokumen utama meliputi surat usulan kepala daerah, surat komitmen dukungan anggaran daerah, surat kesanggupan pelaksanaan kegiatan, surat pernyataan tidak menggunakan dana untuk penambahan aset, KAK, RAB, dan data pendukung.
9. Melalui aplikasi apa laporan DAK Nonfisik Perpustakaan disampaikan?
Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui aplikasi LITERAKSI Perpustakaan Nasional di https://e-performance.perpusnas.go.id/literaksi/.
10. Kapan batas waktu penyampaian laporan akhir?
Laporan akhir disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
11. Apakah Peraturan Perpusnas Nomor 2 Tahun 2026 masih berlaku?
Tidak. Peraturan Perpusnas Nomor 2 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ketika Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku.
Penutup
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2026 merupakan pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2027.
Melalui pengaturan alokasi anggaran yang memprioritaskan gerakan pembudayaan membaca dan kecakapan literasi, pemerintah diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan, meningkatkan budaya baca, memperkuat kemampuan literasi, serta menjaga kelestarian Naskah Kuno Nusantara.
Pemerintah daerah dan dinas perpustakaan diharapkan mempersiapkan perencanaan dan dokumen pendukung secara cermat agar seluruh program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
0 Comments